Ramai Angkutan Barang, Ketut Sriawan: Operator Perhatikan Kapasitas Muat Barang

DENPASAR - Setelah badai pandemi covid - 19, pergerakan perekonomian mulai bangkit diiringi oleh hilir mudik kendaraan transportasi barang dan penumpang semakin ramai bahkan sering terjadi kemacetan.

Baca juga: LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

Menemui Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan mengingatkan agar memperhatikan keselamatan di jalan raya bila mengendarai kendaraan roda empat maupun dua.

Ia juga menegaskan kepada operator angkutan barang agar tetap mentaati tata cara pemuatan barang dan kondisi kendaraan yang dipakai jangan sampai melebihi kapasitas muatan, over dimensi kendaraan yang bisa saja mengakibatkan kecekakaan.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

" Rambu - rambu yang sudah ada wajib ditaati, dimana kapasitas muatan dengan daya tampung muat harus seimbang, " ungkapnya, Kamis (08/06/2023), di kantornya.

Lanjutnya, bila beban muatan 10 ton jangan melewati kapasitas jalan.

Baca juga: Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

" Harus dibawah itu, untuk menjaga infrastruktur "

Berkaitan dengan angkutan barang dan mencegah kepadatan kendaraan, Dinas Perhubungan sudah menyediakan kantong parkir angkutan barang di jalan Kargo.

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

" Ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga progres dari pada pergerakan angkutan barang terjamin keselamatanya, sehingga kita bisa menjaga infrastruktur jalan bersama - sama.

Untuk menunjang itu semua, Sriawan juga berpesan agar operator angkutan pariwisata agar jangan mencoba memakai kendaraan yang tidak layak jalan.

Baca juga: Arsul Sani Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua

Ia mengerti bahwa Covid - 19 kemarin merupakan pukulan yang berat bagi industri transportasi, karena tidak mendapat penumpang sehingga tidak mampu merawat dan memelihara kendaraanya termasuk Uji Kendaraan Bermotor (KIR).

Untuk penyewaan kendaraan bagi orang asing atau wisatawan, Dinas Perhubungan selalu bekerja dari data yang ada. Ia menekankan agar operator kendaraan sewa tidak menyewakan secara serampangan, " Kami akan berikan pembinaan, paling tidak masuk wadah organisasi atau koperasi "

Dengan hal itu pelaku penyewaan kendaraan bermotor dapat terdeteksi jumlahnya, terekam SOP pelayanannya, disana tentu akan jelas untuk wisatawan agar tidak melangar rambu - rambu dan etika berkendara di jalan raya.

” Jadi ada kerjasama dari pihak kepolisian dan operator bisa saling koordinasi aturan lalu lintas seperti pemakai roda dua wajib menggunakan helm, punya SIM C dan lainnya, " jelasnya.

Ditanyakan terkait penegasan hukum bagi rental kendaraan bodong atau tidak berijin, Sriawan menjelaskan itu dari pihak kepolisian juga Dinas Perhubungan.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

" Ini harus bersinergi paling tidak ada koordinasi dari pihak kabupaten kota, provinsi, baik pendataan dan pembinaannya, termasuk evaluasi serta penegasan nya, sehingga menjadi tim yang bisa mengatasi permasalahan wisatawan ugal – ugalan yang berkendara di jalan umum, " Pungkasnya. (Ray)